Persidangan Pertama UU Keamanan Hong Kong Keluarkan Putusan Bersalah

Orang pertama yang diadili di bawah undang-undang keamanan nasional Hong Kong dinyatakan bersalah atas dakwaan terorisme dan menghasut pemisahan diri, Selasa (27/7). Pengadilan Tinggi Hong Kong menjatuhkan vonis dalam kasus Tong Ying-kit, 24 tahun. Ia dituduh mengendarai sepeda motornya ke hadapan sekelompok petugas polisi sambil membawa bendera bertuliskan slogan protes “Bebaskan Hong Kong, revolusi zaman kami” pada 1 Juli tahun lalu, sehari setelah Beijing memberlakukan undang-undang keamanan nasional di Hong Kong setelah berbulan-bulan protes antipemerintah pada 2019. Putusan itu mendapat sorotan luas karena menjadi indikasi bagaimana kasus serupa akan ditangani di masa depan. Lebih dari 100 orang telah ditangkap di bawah undang-undang keamanan itu. Tong mengaku tidak bersalah atas tuduhan menghasut pemisahan diri, terorisme dan tuduhan lainnya bahwa ia mengemudikan sepeda motor secara berbahaya. Ia menghadapi hukuman maksimum penjara seumur hidup, dan pengacaranya diperkirakan akan menuntut hukuman yang lebih ringan pada sidang vonisnya, Kamis mendatang. Persidangan yang berakhir 20 Juli itu dilangsungkan di Pengadilan Tinggi tanpa melibatkan juri. Pengecualian dari sistem hukum umum Hong Kong ini dimungkinkan jika rahasia negara perlu dilindungi, adanya dugaan keterlibatan pasukan asing, atau jika keselamatan pribadi juri perlu dilindungi. Persidangan itu dipimpin oleh hakim yang dipilih sendiri oleh pemimpin Hong Kong Carrie Lam. Pengacara Tong mengatakan tidak mungkin membuktikan bahwa Tong menghasut pemisahan diri hanya dengan menggunakan slogan itu. Pembela itu juga mengatakan tidak ada bukti bahwa Tong melakukan tindakan itu dengan sengaja; bahwa ia berusaha menabrak polisi; dan bahwa tindakannya tidak dapat dianggap aksi terorisme karena tidak ada kekerasan serius atau kerugian yang dialami masyarakat. Sementara Hong Kong memiliki dewan legislatifnya sendiri, badan legislatif Beijing -- yang umumnya hanya berperan seremonial -- memberlakukan undang-undang keamanan nasional di kota semiotonom itu setelah menetapkan bahwa Dewan Legislatif Hong Kong tidak dapat meloloskan undang-undang itu sendiri karena oposisi politik. Undang-undang keamanan nasional diberlakukan di Hong Kong menyusul protes pada 2019 yang menentang pengaruh Tiongkok yang semakin besar atas urusan kota itu, meskipun ada komitmen yang memungkinkan Hong Kong mempertahankan sistemnya sendiri selama 50 tahun setelah penyerahan dari pemerintahan Inggris pada 1997. Badan legislatif Tiongkok telah mengamanatkan perubahan susunan Dewan Legislatif Hong Kong untuk memastikan agar mayoritasnya dipegang kelompok pro-Beijing, dan mengharuskan hanya mereka yang dianggap patriot yang dapat memegang jabatan. Pihak berwenang telah melarang slogan protes “`Bebaskan Hong Kong, revolusi zaman kita,'' dengan menyatakan bahwa slogan itu memiliki konotasi menghasut pemisahan diri. Buku-buku perpustakaan dan kurikulum sekolah juga telah diselidiki atas dugaan pesan-pesan yang menghasut pemisahan diri. Surat kabar prodemokrasi terakhir yang tersisa di Hong Kong, Apple Daily, dipaksa gulung tikar bulan lalu. Pengadilan menolak pembebasan dengan jaminan untuk empat editor dan jurnalisnya yang ditahan atas tuduhan membahayakan keamanan nasional sebagai bagian dari tindakan keras yang meluas. Beijing telah membantah kritik yang mengecam pemberlakuan undang-undang itu, dan mengatakan bahwa langkah itu diambil hanya untuk memulihkan ketertiban kota dan melembagakan perlindungan keamanan nasional yang serupa yang diterapkan di negara-negara lain. [ab/uh]