Ombudsman: Penunjukan TNI Aktif Sebagai Penjabat Kepala Daerah Harus Dikoreksi

Ombudsman Republik Indonesia meminta Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi pengangkatan penjabat kepala daerah dari anggota TNI-Polri aktif. Aturan mewajibkan mereka pensiun terlebih dahulu sebelum dilantik.