Ganjar Pranowo: Ubah Pola PPKM Darurat atau Beri Bantuan

Pelaksanaan PPKM Darurat menurut rencana awal akan selesai pada 20 Juli 2021. Epidemiolog menyarankan perpanjangan, namun ada pula usulan terkait perubahan pola dan distribusi bantuan. Salah satu yang berpendapat bahwa skema PPKM Darurat saat ini terlalu berat bagi masyarakat, adalah Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Dalam pernyataan resmi di Semarang, Senin (19/7), Ganjar meminta pemerintah pusat mendengarkan suara rakyat kaitannya dengan isu perpanjangan PPKM Darurat. Situasi saat ini, menurutnya, cukup berat bagi masyarakat. "Masyarakat terlalu berat. Kalau PPKM Darurat diperpanjang dengan pola yang seperti ini, masyarakat berat. Maka harus ada cara-cara yang lebih soft. Meskipun itu bentuknya darurat dan diperketat, harus soft,” ujar Ganjar. Dia memberi contoh, warung-warung kecil yang menjadi sumber penghidupan masyarakat, bisa saja tetap buka. Tentu saja, itu bisa dilakukan dengan tetap taat terhadap protokol kesehatan dan tidak boleh abai. Jika ada pelanggaran, warung yang sudah diberi kelonggaran itu bisa diberi peringatan atau bahkan ditutup. Pola makan para pelanggan juga bisa diatur agar PPKM Darurat ini dampaknya lebih ringan bagi masyarakat. Ganjar yang sering berkeliling menggunakan sepeda, mengaku melihat sendiri bagaimana beratnya dampak PPKM Darurat bagi pedagang kecil. Dia memberi contoh, bagaimana pedagang pecel kebingungan karena tidak boleh melayani pelanggan makan di tempat, padahal dia berjualan di trotoar. "Aku ya ora tegel (saya juga tidak tega-red). Bagaimana ada orang jualan pecel, yang duduk di situ hanya sekian orang, dia kerja harus pagi, tukang becak, teman-teman ojol. Mereka enggak bisa kalau beli makanan kemudian di makan di tempat lain. Kan mereka orang yang kerjanya keliling,” tambah Ganjar.  Sebagai solusi, jika PPKM Darurat diperpanjang, pemerintah sebaiknya memberi kemungkinan pedagang kecil seperti ini melayani pelanggan di lokasi berjualan. Pengaturan lebih jauh dimungkinkan, misalnya memberi penanda di trotoar, sehingga mereka yang makan bisa saling berjauhan. “Menurut saya itu kompromi yang bagus,” katanya lagi.  Pusat perbelanjaan juga dimungkinkan untuk dibuka, usul Ganjar, dengan aturan yang ketat. Jika ditemukan pengunjung tidak memakai masker atau tidak ada pembatasan jumlah pengunjung, pemerintah bisa langsung menutup. Sedangkan jika opsi semacam itu tidak memungkinkan, PPKM Darurat jika diperpanjang harus disertai pemberian bantuan bagi masyarakat. “Atau tetap saja PPKM Darurat seperti ini, enggak apa-apa. PPKM Darurat kenceng semuanya. Kemudian didata, disiapkan kekuatan yang bisa dipakai untuk membantu mereka agar bisa tetap di rumah. Apa itu? Bantuan. Enggak ada yang lain. Di luar itu, rasa-rasanya akan ada respon yang mungkin sangat noise," ujarnya. Jika opsi pemberian bantuan dipilih, tentu pemerintah daerah harus melakukan refocusing anggaran, karena sejauh ini belum dianggarkan. Bersama pemerintah kabupaten, kota dan desa, upaya ini bisa dilakukan, dengan melihat perkembangan di lapangan. Epidemiolog: Jangan Melonggarkan Dihubungi terpisah, epidemiolog dari Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Defriman Djafri Ph D berpendapat, melihat situasi, belum saatnya ada pelonggaran saat ini. “Kalau saat sekarang ini, jangan kita berpikir melonggarkan. Seharusnya kalau pemerintah mau belajar, ini harus malah bertahap diperketat lagi. Kalau kita mau serius,” ujarnya kepada VOA. Di saat bersamaan, pemerintah harus lebih menggalakkan pendidikan bagi masyarakat melalui media. Di tengah pembatasan, ketika masyarakat lebih banyak berada di rumah, pemerintah punya kesempatan memperbanyak kampanye hidup berdampingan dengan COVID-19. Harus ada narasi untuk melawan informasi tidak benar yang berkembang. Tujuannya adalah menyiapkan masyarakat mampu beradaptasi dengan perubahan, ketika sudah saatnya nanti ada pelonggaran. Namun Defriman berpesan, pelonggaran pun harus dilakukan pelan-pelan. “Saya mengingatkan kepada pemerintah, jangan langsung melonggarkan seperti kita euforia karena sudah turun, sebab kita begitu nanti kasus bisa melonjak lagi,” katanya.  Pemerintah harus menempatkan masyarakat tidak sebagai obyek yang dikontrol, tetapi aktif menjadi subyek yang menerapkan dan mengkampanyekan protokol kesehatan. Defriman juga merekomendasikan evaluasi dilakukan dalam skala lebih kecil, misalnya di tingkat kabupaten untuk menilai pelaksanaan PPKM Darurat. Tidak hanya virusnya, daerah juga harus aktif melawan narasi keliru selama pandemi ini. Dibutuhkan kesadaran, bahwa pengetahuan yang baik dan benar, akan turut membantu menekan jumlah persebaran virus. “Kita harus menyakinkan kepala daerah bahwa penting untuk menganggap bahwa narasi terkait edukasi, komunikasi, dan informasi itu efektif dalam kondisi ini,” ujarnya menambahkan. Strategi mendidik masyarakat tidak bisa disamakan. Pemerintah tidak bisa mengambil cara yang sama seperti yang dipakai negara-negara lain. Karena kemajemukan karakter, kata Defriman, edukasi masyarakat selama PPKM Darurat dan periode ke depan harus disesuaikan dengan kultur masyarakat lokal. Bahkan jika memungkinkan, pendekatan dilakukan di tingkat kabupetan, dengan mempertimbangkan unsur etnisitas. “Makanya kalau kita di Sumatera Barat, ada yang namanya cerdik pandai, ninik mamak termasuk juga tokoh agama. Nah ini yang seharusnya dirangkul, bagaimana membentuk persepsi terhadap resiko dan memahami narasi-narasi dalam kebijakan yang diambil pemerintah,” papar Defriman.  Ke depan, masyarakat Indonesia mau tidak mau memang harus beradaptasi untuk hidup dengan virus ini. Namun sebelum itu, pemahaman masyarakat harus diluruskan. Jika saatnya dilonggarkan, masyarakat akan cerdas menghadapi kondisi pandemi. Pada gilirannya, produktivitas sosial dan ekonomi akan bisa berjalan dengan beriring dengan baik meskipun pandemi belum berakhir. [ns/ab]