Sekalinya Akur, Netizen RI-Malaysia Bagi Tugas Kritik Pemerintah Biar Tak Diciduk

Satu lagi alasan untuk tetap main Twitter. Tanpa seorang pun kira, sebuah postingan intoleran netizen Malaysia tentang acara pernikahan warga Indonesia bisa berbuah ide jenius yang digadang-gadang mempersatukan masyarakat ASEAN melawan pemerintah korupnya masing-masing. Kok bisa? Karena agak sulit untuk diceritakan ringkas, kami sajikan aja deh kronologi momen absurd tersebut.

Semua dimulai dari postingan akun Twitter @MALAYSIAVIRALL pekan lalu. Akun tersebut reupload video resepsi pernikahan, diduga warga Indonesia, yang disayangkan si akun karena kurang syar’i. Indikatornya: pengantin wanita dan sejumlah undangan berpakaian muslimah, tapi hiburannya malah musik disko lengkap dengan DJ dan para tamu yang asyik ajojing.

Postingan ini sebenarnya sempat memicu tanggapan tegang dari netizen Indonesia. Ada yang menyebut si akun Malaysia enggak ngerti budaya bangsa lain, dan respons panas semacamnya. Di antara semua tanggapan itu, nyempil satu balasan netizen Indonesia nge-ratio postingan awal dengan melampirkan foto pernikahan Sultan Muhammad V dari Kelantan pada 2019 di Rusia.

Foto ini jadi balasan menohok karena, satu, Sultan Muhammad V pernah menjadi Yang di-Pertuan Agung Malaysia 2016-2019; dua, pernikahan Sultan dengan mantan Miss Moscow 2015 bernama Oksana Voevodina tersebut juga dilengkapi penari dan acara joget-joget. Benar-benar jauh dari budaya Melayu.

Balasan itu mungkin menohok ya buat si akun Malaysia Viraal, tapi tidak bagi banyak netizen Malaysia lain. Malah sindiran soal pernikahan mewah raja tersebut bikin puas warga negeri jiran. Sejumlah reply twit itu berisi permintaan warga Malaysia agar netizen Indonesia ngeroasting figur terkenal Malaysia lainnya.

Di antara dukungan tersebut, muncullah twit utama yang ingin kita bicarakan. Satu akun netizen Malaysia enggak pakai fafifu langsung bilang gini: “Tawaran buat netizen Indonesia: tolong lo banyakin ngeroasting tokoh penguasa kami dan sebagai balasannya, kami bakal ngeroasting pemerintah kalian, jadi kita semua enggak akan masuk penjara. Thailand boleh join juga dan kami bakal ngata-ngatain keluarga kerajaan kalian.”

Hingga tulisan ini dibuat, twit terakhir itu paling banyak mendulang engagement ketimbang twit pertama dan kedua. Baik netizen Indonesia maupun Malaysia ramai mendukung tips mengakali pembungkaman kritik tersebut. Ada yang bilang, wah cocok nih dinamain Durian Alliance. Ada juga yang mengusulkannya segera jadi perjanjian internasional by non-state actor. Yhaaa.

Seperti di Indonesia, di Malaysia pun kritik kepada tokoh publik bisa membuat seseorang masuk penjara. Misalnya pada 2018 silam, seorang pria ditangkap polisi karena “menghina” Mahathir Mohamad, perdana menteri Malaysia saat itu, lewat Facebook. Lalu pada 2019, sebanyak 3 orang ditangkap atas tuduhan “mengolok-olok” Sultan Muhammad V, juga lewat media sosial.

Di Thailand, situasi bahkan lebih buruk karena adanya hukum lèse-majesté alias larangan menghina anggota kerajaan. Alhasil, kritik apa pun kepada keluarga kerajaan akan digolongkan sebagai tindak pidana.

Gagasan “internasionalisme” netizen Indo-Malay ini jelas momen unik, mengingat keduanya lebih sering mempertengkarkan hal-hal sepele. Masalahnya, UU ITE Indonesia adakah hukum dengan yurisdiksi bersifat ekstrateritorial, yang artinya WNA di negara lain pun bisa dijerat UU ini sepanjang dianggap merugikan Indonesia. Dengan begitu WN Malaysia yang domisili di Malaysia masih bisa diciduk Interpol atau polisi setempat untuk diekstradisi ke Indonesia gara-gara melanggar UU ITE.