Korut Mengaku Tak Pernah Alami Pandemi, Mendadak Kini Punya 1,2 Juta Kasus Covid-19

Virus SARS-CoV-2, yang menjadi penyebab munculnya Covid-19 lebih dari dua tahun lalu, baru mulai menjangkiti rakyat Korea Utara. Setidaknya begitulah menurut laporan Pyongyang pekan lalu, setelah sekian lamanya bersikeras negara mereka bebas Covid-19.

Media lokal telah mengonfirmasi pada sejak 13 Mei 2022, adanya “penyakit demam misterius” yang menyerang sedikitnya 350.000 orang di dalam negeri. Jumlah warga yang terkena demam bertambah menjadi 1,2 juta orang dalam kurun tiga hari. Pakar kesehatan yakin “penyakit demam” yang dimaksud sebenarnya COVID-19.

Terhitung ada 564.860 orang yang menerima perawatan di rumah sakit sampai Minggu pekan lalu, sedangkan korban jiwa yang telah diumumkan mencapai 50 orang — delapan di antaranya tercatat pada 15 Mei 2022. Namun, mengingat status Korut sebagai negara tertutup, tampaknya angka penularan dan kematian yang sesungguhnya lebih besar daripada yang dilaporkan. 

Layanan kesehatan yang buruk, serta kurangnya program vaksinasi, menjadi alasan utama virus menyebar dengan pesat di negara tersebut. Rakyat Korut belum mencapai kekebalan kelompok terhadap Covid-19, sehingga akhirnya mereka lebih rentan terkena wabah ini. Ditambah lagi, virus BA.2 Omicron yang terdeteksi di Pyongyang 5-6 kali lebih cepat menular daripada varian awal Covid-19.

“Situasinya seperti zero-COVID Tiongkok. Tapi bedanya, seluruh populasi lebih rentan terhadap bencana,” terang Ethan Jewell, koresponden data NK News yang berbasis di Seoul, saat dihubungi VICE World News. 

“Tak ada warga negara yang divaksin, dan mereka juga berada dalam kondisi kesehatan buruk. Sementara itu, pemerintah tidak memiliki persiapan menghadapi semua ini.”

Meski banyak orang skeptis ini kasus COVID-19 pertama di Korut, belum diketahui pasti dari mana sebenarnya virus tersebut menular. Negeri Pertapa itu segera menutup perbatasannya setelah virus corona menyebar di Wuhan pada Januari 2020. Korut juga menghentikan semua aktivitas perdagangan internasional, terutama dengan rekan dagang utamanya Tiongkok.

Muncul kecurigaan virusnya berasal dari wilayah timur laut Tiongkok, yang tengah mengalami kasus penyebaran COVID-19 terburuk sejauh ini. Walau perdagangan telah dihentikan, sejumlah laporan mengungkapkan aktivitas penyelundupan barang di sekitar perbatasan yang membentang ribuan kilometer. Hal ini dilakukan guna menyediakan sumber daya pokok bagi rakyat Korut yang kelaparan. Beberapa pakar menduga jaringan penyelundupan inilah yang membawa virus ke Korea Utara.

Lalu ada yang melihat pawai militer Korut—yang digelar untuk memperingati Hari Tentara ke-90 pada 25 April—sebagai “superspreader”. Ribuan orang menonton pertunjukan militer tanpa mengenakan masker, sehingga mereka mungkin tertular oleh seseorang yang membawa virus tersebut. Tak sedikit tentara yang hadir dalam perayaan dinyatakan positif COVID-19.

“Puluhan ribu orang berkumpul di satu tempat. Banyak orang berdatangan dari daerah lain, dan beberapa di antaranya mungkin berasal dari wilayah perbatasan yang terjadi penyelundupan,” Jewell menebak. “Bisa juga ada orang di antara rombongan dari wilayah perbatasan utara yang berhubungan dengan penyelundup, dan mereka berbaris dalam formasi militer raksasa di tengah kota Pyongyang.”

Kepada AFP, peneliti Hong Min dari Korea Institute for National Unification menduga wabah itu “terkait erat dengan pawai militer 25 April”.

Jumlah pasien positif yang naik tiga kali lipat selama akhir pekan nampaknya telah melumpuhkan layanan kesehatan masyarakat Korut. 

Media pemerintah Korean Central News Agency (KCNA) melaporkan Senin, Kim Jong-un menegur para pejabat yang lamban dalam mengantarkan obat-obatan. Padahal, menurutnya, pemerintah telah mengeluarkan “perintah darurat untuk segera memasok obat-obatan cadangan” dan telah memerintahkan “seluruh apotek untuk buka 24 jam”.

Kim mengaku geram dengan tenaga kesehatan negaranya yang tidak sigap “menghadapi krisis”, sehingga dia mengerahkan tentara untuk mendistribusikan obat-obatan.

Faktanya, sistem kesehatan Korea Utara kekurangan sumber daya, pasokan dan persiapan menghadapi wabah. Keterbatasan ini lalu diperparah dengan tidak adanya vaksin, obat-obatan dan pengujian massal yang dibutuhkan dalam menangani COVID-19. Kondisi rakyat yang kelaparan dan kekurangan gizi akibat dihentikannya perdagangan kian memperburuk kualitas kesehatan mereka.

Pada September, UNICEF, yang mengelola distribusi global vaksin Covid dalam program COVAX, mengklaim pemerintah Korut menolak kiriman tiga juta dosis vaksin Sinovac dari Tiongkok — dengan bangganya mengatakan vaksin itu sebaiknya didistribusikan ke negara yang paling terkena dampak COVID-19. Pyongyang lebih lanjut menolak dua juta dosis AstraZeneca karena khawatir dengan efek samping vaksin buatan Inggris.

“Selama bertahun-tahun, [pemerintahan Korut] menempatkan posisinya sebagai negara yang mampu melawan pandemi. Jutaan dolar telah dihabiskan untuk membangun pusat-pusat yang mendisinfeksi barang masuk di sepanjang perbatasan. Namun, itu terbukti tidak menguntungkan Korut dalam jangka panjang. Alasan utamanya karena negara itu tidak memvaksin rakyatnya,” tandas Jewell.

Sulit membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya di Korea Utara, tapi sepertinya kesuraman akan terus membayangi negara. Jumlah kasus positif hampir pasti lebih tinggi daripada yang dilaporkan saat ini. Beberapa pakar khawatir akan potensi “kematian massal”, mengingat situasinya yang sangat kacau selama beberapa hari terakhir.

Jacob Lee, profesor penyakit menular di Rumah Sakit Hati Kudus Kangnam Universitas Hallym Korea Selatan, membandingkan keadaan di Korut dengan Wuhan saat virusnya pertama kali terdeteksi pada Desember 2019.

“Ibaratnya seperti ketika wabah pertama kali merebak di Wuhan, saat tak ada satu pun orang yang terinfeksi sebelumnya. Tapi, virus yang menyebar di Korut 5-6 kali lebih cepat menular daripada virus yang ditemukan di Wuhan,” katanya kepada VICE World News pekan lalu. “Tingkat infeksi akan meningkat dengan cepat. Rakyat Korut belum divaksinasi, dan mereka kelaparan, sehingga dapat mengakibatkan kematian massal.”

Satu hal yang membuat para ahli penasaran adalah seberapa besar kesediaan Korea Utara meminta bantuan dari luar negeri. 

Jewell mengambil contoh krisis kelaparan hebat yang terjadi sekitar 1990-an silam—terakhir kali Korut menghadapi bencana nasional sebesar ini. 3,5 juta orang mati kelaparan akibat krisis ekonomi sepanjang 1994-1998. Namun, pemerintah enggan meminta bantuan eksternal bahkan saat negaranya menghadapi masa-masa sulit.

“Pemimpin negara baru mengakui kesalahan mereka dan membuka perbatasan untuk menerima bantuan setelah jutaan orang sekarat,” terangnya.

Dilansir Yonhap News Agency, seorang narasumber yang mengurusi hubungan diplomatik Pyongyang-Beijing mengungkapkan pada Minggu, Korut telah meminta bantuan Tiongkok untuk menyediakan kebutuhan terkait penanganan COVID-19. Namun, tidak diketahui jenis bantuan apa yang diminta Pyongyang.

Permintaan ini akan dilakukan dengan sikap enggan. Meski Tiongkok saat ini masih menjadi rekan dagang utama Korut—mewakili 90 persen dari total volume perdagangannya sebelum pandemi, dan sumber kehidupan bagi ekonomi negara yang terkena sanksi—hubungan kedua negara mulai merenggang akibat sikap Kim yang terlalu provokatif terhadap isu nuklir. Ia tampaknya enggan bekerja sama dengan Beijing soal ini.

Para pakar sepakat, alih-alih meningkatkan sistem kesehatan masyarakat dan program vaksinasi, Korut sepertinya akan memberlakukan lockdown yang lebih ketat lagi guna mengekang penyebaran virus. Hanya saja, belum diketahui seberapa efektif cara tersebut.

Junhyup Kwon dan Rachel Cheung ikut berkontribusi dalam laporan ini.

Follow Gavin Butler di Twitter.