Bertanya pada Pakar: Kenapa Presiden Indonesia Hampir Selalu Orang Jawa?

Kamu cuma perlu nimbrung di tongkrongan bapak-bapak buat menyadari bahwa presiden Indonesia itu hampir pasti dan harus orang Jawa. Menariknya, tak ada satu pun dari 20 syarat mencalonkan diri sebagai presiden yang diatur UU Pemilu 2017 Pasal 169 menyatakan begitu.

Hei, tapi kan UU juga enggak mengatur bahwa presiden Indonesia otomatis lengser dari kekuasaan kalau berkunjung ke Kediri (ini mitos masih populer banget). Juga tidak ada satu pun UU yang menyatakan orang kelahiran bulan Juni lebih berpotensi jadi presiden di Indonesia (meski realitanya demikian) ketimbang orang yang lahir di bulan-bulan lain.

Satu yang harus disepakati perkara presiden yang pasti orang Jawa berdasarkan kesimpulan orang-orang setelah mengamati tren presiden Indonesia 70 tahun terakhir. Menurut konsensus, hanya B.J. Habibie presiden Indonesia yang terhitung non-Jawa. Analisis macam ini toh diamini juga oleh Luhut Binsar Panjaitan, tokoh penting yang menjabat berbagai posisi dalam pemerintahan Joko Widodo.

Dalam podcast bersama Rocky Gerung, Luhut yang ditanya apakah berkeinginan menjabat RI-1 menyatakan dengan tegas, “Harus tahu diri juga lah, kalau kau bukan orang Jawa jangan terus, ini antropologi, kalau anda bukan orang Jawa, pemilihan langsung hari ini,” urai Luhut. “Saya enggak tahu [apakah preferensi pemilih berubah] 25 tahun lagi. Udah lupain deh, enggak usah kita memaksakan diri kita, sakit hati, yang bikin sakit hati kita kan kita sendiri.”

Hal semacam ini tidak eksklusif di Indonesia. Negara tetangga Malaysia juga dihinggapi pola serupa, yakni hanya memilih orang Melayu sebagai perdana menteri. Kembali ke Indonesia, Developing Countries Studies Center (DCSC) bilang, keyakinan ini juga dipicu kenyataan bahwa sepanjang sejarah politik Indonesia, banyak figur bersuku Jawa yang menjadi pemimpin di kelompok-kelompok dominan, baik yang alirannya nasionalis, agamis, maupun komunis.

Pertanyaannya kemudian adalah mengapa nyaris selalu orang Jawa? Terutama setelah pemilu langsung, apakah faktor kesukuan masih jadi penggugah konstituen untuk memilih calon yang ini ketimbang yang itu? Apakah faktor suku berperan membuat SBY dan Jokowi bahkan bisa terpilih dua kali berturut-turut?

Pertanyaan-pertanyaan itu membuatku menghubungi R.B. Abdul Gaffar Karim, peneliti politik yang juga dosen di Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada. Kepadanya, aku cukup mengajukan dua pertanyaan yang dijawab dengan sangat lengkap. Ini obrolan kami.

VICE: Tempo hari santer orang membicarakan pernyataan Luhut Pandjaitan bahwa presiden Indonesia harus/pasti orang Jawa. Bagaimana Mas Gaffar melihat kepercayaan ini? Menurut Anda, apa yang menjadi akar dari kepercayaan ini?

Abdul Gaffar Karim: Pernyataan LBP itu bisa multi-dimensi. Di satu sisi, hal itu bisa saja merupakan klaim kelompok mayoritas atas hak khusus mereka dalam sebuah masyarakat. Klaim itu biasanya tidak dikatakan secara verbal oleh kelompok mayoritas, tapi mereka melakukan apa pun secara kolektif untuk memastikan kelompoknya berkuasa.

Ini fenomena umum. Di Indonesia, kelompok dominan adalah Jawa-Islam-abangan [kalau kita ikuti trikotomi ala Geertz, santri-abangan-priyayi]. Di Malaysia, Melayu. Di Amerika Serikat, ada WASP [White, Anglo-Saxon, Protestant]. 

Dalam bukunya yang berjudul Identity (2018), peneliti politik Francis Fukuyama menulis tentang “the demand for dignity”. Menurut dia, semua orang membutuhkan pengakuan atas dignity [martabat]. Ini adalah sesuatu yang sulit dipenuhi oleh demokrasi liberal. Itu sebabnya, kata Fukuyama, nasionalisme dan agama akan tetap dibutuhkan untuk menjadi basis identitas, yang memudahkan pemuasan atas dahaga akan dignity itu.

Untuk beberapa kasus masyarakat modern, nasionalisme lama kadang bertarung dengan nasionalisme baru. Kasus Indonesia adalah contoh menarik. Di negeri Indonesia ini, ada nasionalisme baru yang dibangun sejak awal abad ke-20, dan mencapai puncak peluangnya di akhir PD II. Nasionalisme baru ini menghasilkan konsepsi keindonesiaan yang berada di atas nasionalisme lama [seperti, kejawaan, kesundaan, dll). Indonesia adalah new-nation yang merupakan gabungan sejumlah old-nation, yang sekarang cuma kita sebut sebagai “etnis” atau “suku-bangsa”. Identitas nation-nation lama itu kompetitif satu sama lain. Kejawaan yang merupakan mayoritas, adalah pemenang, dan akan mempertahankan hak untuk menjadi pemenang.

Saya rasa, itulah basis utama klaim bahwa kepemimpinan new-nation bernama Indonesia itu harus berada di tangan orang-orang yang berlatar-belakang old-nation Jawa.



Itu di satu sisi. Di sisi lain, pernyataan LBP itu punya cukup bukti empirik yang kuat juga. Kenyataannya memang presiden Indonesia cenderung adalah Jawa dan Islam-abangan. Dua perkecualian yang tidak menyandang double-majority itu adalah B.J. Habibie dan Gus Dur. BJH adalah “santri” dan non-Jawa, sementara GD adalah Jawa dan santri. Keduanya berkuasa dalam interregnum yang singkat.

Ketika presiden dipilih langsung sejak tahun 2004, kenyataannya para pemenang juga selalu Jawa dan Islam-abangan. Di sini ada penjelasan lain dari teori perilaku memilih. Tampaknya, sebagian besar pemilih kita adalah pemilih sosiologis, yang mendasarkan pilihannya pada kesamaan identitas kandidat dengan dirinya. Dengan mayoritas pemilih yang berlatar belakang suku-bangsa Jawa dan beragama Islam [asumsinya Islam-abangan], maka kandidat seperti SBY dan Jokowi tampak paling sesuai bagi banyak orang.

Jadi, kenyataan sejarah mengonfirmasi klaim bahwa presiden Indonesia adalah Jawa. Politik elit maupun politik elektoral membuktikan hal itu.

Mungkinkah tren/kepercayaan ini dibongkar? Jika ya, apa saja syaratnya?

Menurut saya, politik elektoral punya peluang untuk membuktikan bahwa presiden Indonesia tidak harus Jawa dan Islam. Presiden Indonesia bisa tidak double-majority [Jawa sekaligus Islam-abangan]. Pilpres bisa saja menghasilkan presiden yang menyandang salah satu identitas saja. Dia bisa Islam tapi non-Jawa [ini kemungkinannya bisa cukup besar] atau Jawa tapi non-Islam [ini sangat kecil kemungkinannya]. Di Amerika, sudah ada beberapa presiden yang tidak “lengkap” sebagai WASP. Kennedy itu White tapi Katolik, sama seperti Biden. Obama Black tapi Kristen Protestan.

Yang bisa memungkinkan hal itu ada dua hal: ideologi dan program sang kandidat. Memang, sekali lagi, tampaknya pemilih kita masih cenderung sosiologis. Sebagian besar mereka juga transaksional [ada isu politik uang yang masih santer]. Tapi dengan edukasi politik yang kuat, serta kandidat dengan pijakan ideologi yang tegas serta programatika yang hebat, bisa saja kandidat yang Islam non-Jawa memenangkan pilpres.


Semoga aku tak salah menyimpulkan: penyebab presiden Indonesia hampir selalu Jawa tak lain karena itulah wajah mayoritas penduduk Indonesia. Atau persisnya lagi, menurut pemaparan Gaffar, yang disukai adalah figur Jawa-Islam-abangan (cenderung sekuler) karena mencerminkan pemilih dominan.

Aku segera membandingkannya dengan data demografi Indonesia. Pertama, menurut Sensus Penduduk 2020, sebanyak 56,10 persen penduduk Indonesia tinggal di Jawa. Ya bukan berarti mereka semuanya suku Jawa sih. Sayangnya, tahun 2010 adalah terakhir kali BPS menyediakan data populasi menurut suku.

Menurut data tersebut, suku Jawa adalah suku terbesar di Indonesia dengan jumlah mencapai 40,05 persen populasi total. Jurang antara jumlah orang Jawa dan orang Sunda (yang merupakan suku terbesar kedua) bahkan lumayan besar, yakni 40,05 persen vs 15,50 persen. Suku-suku lainnya masing-masing malah cuma 5 persen dari populasi.

Kedua, dan ini bukan pengetahuan baru, Islam adalah agama mayoritas. Persentase pemeluk agama di Indonesia jika diurut dari besar ke kecil, yakni: Islam 87 persen, Kristen 7,5 persen, Katolik 3,1 persen, Hindu 1,7 persen, Buddha 0,75 persen, dan Konghucu 0,27 persen.

Oh ya, selain fakta 87 persen penduduk Indonesia memeluk Islam, sebagian besar pemeluk Islam ini juga menghuni Jawa. Pemeluk Islam paling banyak tinggal di Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, lalu Jawa Tengah.

Konon angka tak pernah berbohong. Gaffar sempat menyatakan jika pun pakem Jawa-Islam-abangan terhenti, tokoh Islam non-Jawa tetap lebih berpeluang menang ketimbang tokoh Jawa non-Islam. Ya tak lain karena di atas kertas, orang Islam jumlahnya lebih banyak. Apakah ini indikasi menjadi minoritas agama di Indonesia akan terasa lebih berat daripada menjadi minoritas suku/etnis? Mungkin saja….

Kini kita sudah cukup paham apa yang melatarbelakangi keyakinan presiden Indonesia mestilah orang Jawa. Walau, yah, masih saja ada pertanyaan tersisa. Ini sebenarnya problem klasik ketika kita memaksa bikin label: emang gimana sih cara orang menentukan kesukuan seseorang?

Umumnya khalayak menelusuri kesukuan lewat darah. Alhasil Habibie dianggap bersuku Bugis karena bapaknya orang Bugis Gorontalo. Masalahnya, ibu Habibie kan bersuku Jawa, bahkan punya gelar raden ayu. Sementara Sukarno dianggap Jawa meskipun bapaknya Jawa dan ibunya orang Bali.

Jika Sukarno saja bimbang untuk dikatakan sebagai “orang Jawa”, Megawati mestinya lebih sulit dilabeli karena ibunya orang Melayu-Bengkulu. Gus Dur pun demikian, mengingat ia pernah mengaku punya darah etnis Tionghoa.

Kalau melihat situasi politik sekarang, sulit memang membayangkan presiden Indonesia yang lebih variatif. Selain adanya tantangan berupa sosiologi konstituen, sebenarnya ada tantangan yang lebih awal dan aku yakini lebih berat: yakni memenangkan bursa pencalonan di level partai. Kegaduhan “Puan vs Ganjar” contoh terangnya. Belum lagi soal modal politik dan finansial.

Tantangan di level candidacy ini yang tampaknya bikin suara perempuan tak terlihat. Sejak Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk perempuan dan laki-laki nyaris seimbang, yakni 119 juta laki-laki dan 118 juta perempuan. Tapi hingga berbagai lembaga survei merilis calon kuat capres 2024, tetap tidak ada calon perempuan yang cukup unggul.

So, Aidit was right. Jawa adalah kunci. (Kami tak bisa memastikan D.N. Aidit beneran mengucapkan kata-kata itu, tetapi momennya pas sih.) Memenangkan Jawa artinya memenangkan Indonesia karena Jawa adalah basis penduduk dan kapital. Dan Jawa bisa berubah.

Survei DCSC Indonesia mendapati, 73,3 persen responden mereka menganggap faktor kesukuan capres tidak begitu penting. Lalu April tahun ini, survei Populi Center mendapati 68,4 persen responden mereka oke-oke saja jika presiden mereka berasal dari suku di luar Jawa.

Kalau aku jadi respondennya, jawabanku juga bakal sama sih. Jawa atau non-Jawa sebetulnya sudah enggak relevan. Yang kubutuhkan adalah pemimpin yang bisa bikin hidup kita sebagai WNI enggak jadi insecure terus.