Berkat Aturan Adat, Wilayah Suku Baduy Sampai Kini Nol Kasus Corona

Sudah berpengalaman menjalankan isolasi mandiri sebelum istilah ini ngetren, Suku Baduy di Desa Kanekes, Kabupaten Lebak, Banten, diberitakan sukses menjaga kelompoknya dari wabah Covid-19. Hampir setahun sejak kasus pertama diumumkan, tak satu pun anggota Suku Baduy tertular.

Petugas Puskesmas Lebak Iton Rustandi menyebut salah satu alasannya karena tetua adat meminta masyarakat tidak meninggalkan desa, khususnya untuk pergi ke DKI Jakarta, Tangerang, dan Bogor.

Iton mengklaim masyarakat Baduy rajin memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Suku Baduy sejak lama enggan memiliki banyak urusan sama “dunia luar”, karena kebanyakan aktivitas mereka di rumah dan ladang pertanian. Masih menurut Iton, pihaknya rutin membagi ribuan masker dan menyemprotkan disinfektan, bahkan mendirikan wastafel di gerbang masuk kawasan Baduy agar para wisatawan bisa berkunjung dalam keadaan bersih.

Kepala Desa Kanekes Jaro Saija membenarkan bila warga Baduy dilarang keluar daerah selama pandemi. Warga yang sempat merantau bahkan diminta segera pulang.

“Kami menjamin pemukiman Baduy terbebas Covid-19 dan penjagaan diberlakukan dengan ketat dan pengunjung yang hendak ke tanah hak ulayat Baduy dilakukan pemeriksaan kesehatan,” ujar Saija, dilansir CNN Indonesia. Sama seperti Iton, Saija turut mendaku 11.600 warga Baduy di 65 kampung konsisten menerapkan prokes.

Sekilas info bagi pembaca: Suku Baduy, atau Urang Kanekes, adalah masyarakat adat yang tinggal di kaki pegunungan Kendeng di Desa Kanekes, 40 kilometer dari pusat kota Lebak, Banten. Masyarakat di dalamnya terbagi jadi tiga kelompok, yakni Baduy Dangka, Baduy Luar, dan Baduy Dalam.

Baduy Dangka adalah orang Baduy  yang sudah menyesuaikan diri dengan modernitas, tidak terikat adat istiadat, dan menerima pendidikan serta menggunakan teknologi modern. Baduy Luar masih tinggal di tanah adat dan menganut kepercayaan Sunda Wiwitan, namun sudah mengenyam pendidikan dan melek teknologi. Sedangkan Baduy Dalam tinggal di tanah adat, serta menolak pendidikan maupun teknologi. 

Dalam menjalankan sistem pemerintahan, Suku Baduy memadukan aturan negara Indonesia dengan sistem adat. Misalnya, mereka punya kepala desa (saat ini diisi Jaro Saija yang kami sebut di atas) sebagai simbol pemerintahan, sekaligus punya tetua adat yang berperan dalam keputusan-keputusan komunal.

Mempunyai aturan adat ternyata punya keuntungan tersendiri bagi warga Baduy. Di tengah karut-marut penanganan pemerintah pusat sejak awal pandemi, pada Mei 2020 tetua Baduy sepakat melarang kunjungan ke permukiman mereka untuk mencegah wabah masuk. Petugas penjagaan di pintu gerbang Baduy Ipda Jaman Malik mengonfirmasi kabar ini.

“Hari ini, puluhan kendaraan yang hendak mengunjungi kawasan pemukiman Baduy diputarbalikkan. Kami minta wisatawan agar menghormati dan mematuhi larangan mengunjungi kawasan pemukiman Baduy guna mencegah pandemi Covid-19,” kata Malik kepada Antaranews, saat dihubungi Mei 2020. Kunjungan pejabat dan wartawan juga termasuk yang ditolak.

Perbincangan soal Baduy sempat ramai ketika pada 6 Juli 2020, beredar surat terbuka tetua adat Baduy kepada Presiden Joko Widodo yang meminta Baduy dicoret dari daftar destinasi wisata. Surat dicap jari oleh tiga tetua adat bernama Jaro Saidi, Jaro Aja, dan Jaro Madali. Konon tetua memandatkan kepada tim yang terdiri dari orang luar Baduy, diketuai Heru Nugroho, untuk menyampaikan surat tersebut kepada publik.

Isinya menjelaskan bahwa kawasan adat mulai tercemar sampah plastik seiring datangnya wisatawan. Selain itu warga mengaku risih dijadikan tontonan. Tapi yang terutama, norma-norma Baduy dianggap memudar karena kelakuan pendatang yang memengaruhi generasi muda Baduy dengan gadget dan media sosial.

“Agar Bapak Presiden Joko Widodo berkenan membuat dan menetapkan sebuah kebijakan supaya wilayah adat Baduy tidak lagi dicantumkan sebagai lokasi objek wisata. Kami memohon agar pemerintah bisa menghapus wilayah adat Baduy dari peta objek wisata Indonesia,” demikian bunyi surat. Selain mencoret dari daftar wisata, Suku Baduy juga meminta pemerintah menghilangkan lokasi Baduy dari Google Maps. 

Namun, keabsahan surat ini diragukan beberapa pihak. Kepala Desa Kanekes Jaro Saija, yang tidak ada namanya dalam surat tersebut, membantah bila para tetua adat ingin menutup Baduy dari dunia luar.

Sementara Dinas Pariwisata Kabupaten Lebak menegaskan hasil musyawarah besar antara kepala dinas pariwisata dan budayawan, aktivis, serta kepala desa adalah masyarakat tidak pernah mengeluarkan mandat kepada siapa pun untuk mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo.