BPS Rilis Nilai Tukar Petani Data Mutakhir

JPNN.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik mulai 2020 akan merilis data nilai tukar petani (NTP) dengan pemutakhiran diagram timbang seiring dengan perubahan pola produksi, biaya produksi, dan konsumsi rumah tangga pertanian.
« Kembali Baca berita lengkap »

JPNN.

FUI Imbau Harun Masiku Menyerahkan Diri ke KPK

JPNN.com, JAKARTA - Forum Umat Islam (FUI) mengimbau tersangka suap penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pergantian antarwaktu (PAW), Harun Masiku menyerahkan diri kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

50 menit Jpnn

JPNN.

Penjelasan Panglima Tentang Peran TNI dan Polri Pada Era Perubahan

JPNN.com, JAKARTA - Saat ini, peran TNI dan Polri berada pada era perubahan yang terus berkelanjutan. Semuanya bergerak dinamis, termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan itu akan terjadi secara terus menerus dan tidak ada yang tetap statis di dunia ini.

50 menit Jpnn

JPNN.

Penjelasan Lion Air Soal Kondisi Pramugari yang Demam Usai Tiba dari China

JPNN.com, JAKARTA - Lion Air menyatakan salah satu awak kabin (pramugari) berinisial SM, yang baru pulang dari Tiongkok telah ditangani dengan baik.

50 menit Jpnn

JPNN.

Andre Gerindra dan Tifatul Sembiring Terlibat Twitwar Lagi, Kali Ini soal Calon Wagub DKI

JPNN.com, JAKARTA - Dua anggota DPR Andre Rosiade dan Tifatul Sembiring kembali terlibat twitwar. Kali ini Andre yang juga wakil sekretaris jenderal Partai Gerindra mengingatkan mantan presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu tak bermain drama soal penetapan calon wakil gubernur DKI Jakarta yang akan menggantikan Sandiaga S Uno. 

50 menit Jpnn

JPNN.

Warga Tiongkok Boleh Memasuki Indonesia Jika Dinyatakan Terbebas Virus Corona

JPNN.com, JAKARTA - Ronny Franky Sompie saat masih menjabat Dirjen Imigrasi menyebut pihaknya tetap memberikan pelayanan kepada Warga Negara China yang hendak memasuki Indonesia. Imigrasi tetap mempersilakan WN China masuk Indonesia setelah dinyatakan terbabas dari virus Corona.

50 menit Jpnn

JPNN.

Komisi V Apresiasi Pemerintah Tangani Mudik Nataru 2019

JPNN.com, JAKARTA - Komisi V DPR mengapresiasi pemerintah karena sukses dalam penanganan arus mudik dan balik Natal 2019 serta Tahun Baru 2020. Wakil Ketua Komisi V DPR Syarif Abdullah Alkadrie menyatakan mudik Natal dan Tahun Baru 2020 berjalan dengan lancar.

50 menit Jpnn

JPNN.

Saran Saan Mustopa Terkait Penyelesaian Polemik Revitalisasi Monas

JPNN.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa mengatakan polemik revitalisasi Tugu Monas tidak akan terjadi kalau ada koordinasi antara pemerintah pusat dam Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

51 menit Jpnn

JPNN.

Pemerintah akan Dahulukan Penyerahan Draf Omnibus Law Perpajakan kepada DPR

JPNN.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan bahwa sudah ada dua rancangan undang-undang terkait omnibus law yang hampir siap diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

51 menit Jpnn

JPNN.

Antisipasi Wabah Virus Corona, Kemenkes Siapkan 100 Rumah Sakit

JPNN.com, JAKARTA - Menkes  Terawan Agus Putranto mengatakan upaya mencegah penyebaran virus corona, pemerintah tengah menyiapkan sedikitnya 100 rumah sakit (RS) rujukan di sekitar pelabuhan yang menjadi pintu masuk.

51 menit Jpnn

JPNN.

Gerak Cepat Menteri Siti Nurbaya Sikapi Dugaan Perusakan Lingkungan Akibat Revitalisasi Monas

JPNN.com, JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mendalami dampak kerusakan lingkungan akibat kebijakan Pemerintah Provinsi DKI merevitalisasi kawasan Monas. Sebab, sejauh ini ada ratusan pohon yang ditebang untuk merevitalisasi kawasan tersebut.

51 menit Jpnn

JPNN.

MPR Serap Aspirasi Masyarakat Kalimantan Tengah Soal Amendemen UUD 1945

JPNN.com, PALANGKA RAYA - Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menggelar pertemuan dengan masyarakat Kalimantan Tengah yang berasal dari beragam organisasi dan profesi.

51 menit Jpnn

JPNN.

Komite I DPD Evaluasi Pelaksanaan UU Desa

JPNN.com, JAKARTA - Komite I DPD melakukan evaluasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau UU Desa. Evaluasi dilakukan dalam rangka perbaikan hal-hal yang terkait dengan masalah desa.

51 menit Jpnn

JPNN.

Alasan Nadiem Melakukan Restrukturisasi di Kemendikbud

JPNN.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan restrukturisasi yang terjadi di lembaganya sudah sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) 82 tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

51 menit Jpnn

JPNN.

Anwar Usman: 24 Putusan MK Masih Belum Dipatuhi

JPNN.com, JAKARTA - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman membeber data tiga dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti pada 2019 terkait tingkat kepatuhan atas 109 putusan MK kurun waktu 2013-2018. Data itu menyatakan, sebanyak 22,1 persen atau 24 perkara yang diputuskan MK tetapi tidak dipatuhi.

51 menit Jpnn

JPNN.

Portal Berita Ini Bakal Apresiasi Para Pelaku Franchise di Indonesia

JPNN.com, JAKARTA - FRANCHISEGLOBAL.COM sebagai portal media franchise Nomor 1 di Indonesia bekerja sama dengan TRAS N CO Indonesia untuk kedua kalinya menggagas acara Indonesia The Best Franchisee Award & No. 1 Franchise Choice Award 2020 yang rencananya akan diselenggarakan di Djakarta Theater, Jakarta Pusat pada Kamis (30/1) mendatang.

51 menit Jpnn

JPNN.

Diperiksa KPK, Arief Budiman Dicecar 22 Pertanyaan

JPNN.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta keterangan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman dan Komisioner KPU Viryan Azis perihal mekanisme pelaksanaan pergantian antarwaktu (PAW) di KPU.

51 menit Jpnn

JPNN.

Nadiem Akan Dirikan Empat Pusat Baru di Kemendikbud

JPNN.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan pihaknya akan mendirikan empat pusat baru di bawah Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

51 menit Jpnn

JPNN.

Rekrutmen ASN, Honorer Harus Dapat Porsi 40 Persen

JPNN.com, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR Sudewo meminta pemerintah mengubah pola rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) baik CPNS maupun PPPK, dengan memberikan porsi khusus untuk honorer. Hal ini ditawarkan politikus yang beken disapa dengan panggilan Dewo itu, untuk menuntaskan permasalahan honorer.

52 menit Jpnn

JPNN.

Muhammadiyah Khawatir Pasal Selundupan Masuk ke Omnibus Law

JPNN.com, JAKARTA - Ketua Bidang Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas khawatir terdapat pasal selundupan dalam RUU Cipta Lapangan Kerja Omnibus Law. Kekhawatiran itu didasari karena naskah akademik rancangan undang-undang sampai saat ini belum diketahui publik.

52 menit Jpnn

JPNN.

Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Buru Eks Dirut Transjakarta Donny Andy S Saragih

JPNN.com, JAKARTA - Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat akhirnya memburu mantan Direktur Utama PT Transjakarta, Donny Andy S Saragih, untuk menjalankan masa tahanan terkait kasus pidana penipuan yang menjeratnya. Hal itu karena hingga saat ini Donny belum menjalankan masa hukuman dari kasus yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung (MA) yang divonis dua tahun penjara atas kasus penipuan tersebut. "Kami cari sampai dapat. Kalau sudah ketemu, langsung kami bawa," ujar Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Riono Budisantoso saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa. Riono mengatakan berdasarkan informasi yang dihimpun pihak kejaksaan, Donny sudah bersedia menyerahkan diri pada Selasa ini. Namun, hingga petang tadi, tidak kunjung datang. "Hari ini, dia katanya, mau datang. Tapi ditunggu-tunggu tidak kelihatan," ujarnya. Riono menambahkan bahwa pihak penegak hukum akan mencekal Donny untuk bepergian ke luar negeri dan saat ini Kejari Jakpus tengah menyiapkan berkas-berkas pencekalan untuk diserahkan kepada Dirjen Imigrasi. "Iya. Tapi masih dalam proses pencekalannya ini. Belum, tapi akan kita cekal. Sedang disiapkan," ucapnya. Donny sendiri, diketahui merupakan terpidana dalam kasus yang tercatat dalam perkara 490/Pid.B/2018/PN Jkt.Pst dengan klasifikasi perkara pemerasan dan pengancaman. Donny bersama Porman Tambunan alias Andi Tambunan alias Andi kemudian dituntut "turut serta melakukan penipuan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif ketiga. Pada 15 Agustus 2018 lalu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Donny dan Andi bersalah dan memvonis satu tahun penjara serta menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan dalam tahanan kota. Jaksa Penuntut Umum yakni Priyo W kemudian mengajukan banding. Hasilnya, pada 12 Oktober 2018, Pengadilan Tinggi DKI menerima banding JPU dan menguatkan putusannya serta meminta keduanya tetap berada dalam tahanan. Tak terima, Donny dan Andi kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam putusan kasasi nomor 100 K/PID/2019 tertanggal 12 Februari 2019, majelis hakim menolak kasasi Donny dan Andi. Hakim bahkan menjatuhkan pidana penjara masing-masing dua tahun kepada keduanya. Karena hal tersebut, baru menjabat sebagai Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) sejak Kamis tanggal 23 Januari 2020, dengan tanpa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB), Donny Andy S. Saragih akhirnya dibatalkan dari penunjukannya pada Senin (27/1).(Antara/jpnn)

52 menit Jpnn

JPNN.

Perlukah Pemerintah Membatasi TKA China? Ini Kata Menteri Ida

JPNN.com, JAKARTA - Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah menyatakan pihaknya menunggu langkah Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan terkait kemungkinan pembatasan tenaga kerja asing asal China untuk mengantisipasi merebaknya virus itu ke Indonesia.

52 menit Jpnn

JPNN.

Mahfud: Belum Ada Kasus Virus Corona di Indonesia

JPNN.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD meminta masyarakat tenang menyikapi pemberitaan mengenai virus corona yang bermula di Wuhan, China.

52 menit Jpnn

WOWKEREN

Begini Respon Airlangga Soal Kasus Jiwasraya Targetkan Menteri Untuk Digulingkan

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lewat postingan Facebook-nya mengatakan bahwa pembentukan pansus dalam kasus Jiwasraya adalah untuk menargetkan para menteri untuk digulingkan. Menteri Koordinator Perek

52 menit Wowkeren

WOWKEREN

Cabut Larangan Jual Baby Lobster Milik Susi, Edhy Prabowo: Kriminalisasi Nelayan

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo bakal mencabut larangan untuk menjual baby lobster yang dibuat pada masa Menteri KKP Susi Pudjiastuti.

52 menit Wowkeren

Viva.co

5 Cara Ubah File PDF ke Word Secara Manual

Bisa dilakukan dengan banyak cara.

52 menit Viva